Iklim Pers di Pesisir Barat Dinilai Tak Kondusif, Dugaan Tebang Pilih Dana Hibah Mencuat

Redaksi Mei 01, 2026 0 0 Dilihat

 

Pesisir Barat, Rakyaterkini.com – Kondisi iklim pers di Kabupaten Pesisir Barat saat ini dinilai kurang kondusif. Sejumlah kalangan menyoroti adanya dugaan perlakuan tidak adil terhadap organisasi media dalam penyaluran dukungan dari pemerintah daerah (Pemda), khususnya terkait pembagian dana hibah tahun 2026, Rabu (30/04/2026).

Indikasi tersebut terlihat dari dugaan adanya pemilahan organisasi media dalam penerimaan bantuan. Situasi ini memicu ketimpangan di kalangan insan pers, terutama antara organisasi yang rutin menerima hibah dan yang tidak mendapatkan kesempatan serupa.

Sekretaris Aliansi Jurnalistik Online Indonesia (AJOI), Rido, menyampaikan bahwa praktik pengkotak-kotakan organisasi media diduga terjadi secara terang-terangan.

“Kami melihat praktik tebang pilih organisasi media di daerah ini masih berlangsung. Ada organisasi yang terus menjadi langganan dana hibah, sementara yang lain hanya bisa gigit jari,” ujarnya.

Rido juga menilai Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat belum menunjukkan komitmen yang adil dalam memberdayakan seluruh elemen organisasi media.

“Keadilan dan keberpihakan terhadap insan pers masih jauh dari harapan. Justru yang terlihat adalah adanya pengkotak-kotakan,” tambahnya.

Sementara itu, berdasarkan informasi dari salah satu ketua organisasi pers di Pesisir Barat, disebutkan bahwa hanya ada dua organisasi yang diduga menerima dana hibah pada tahun 2026. 

Hal ini diperoleh dari hasil konfirmasi melalui pesan WhatsApp dengan Antoni Wijaya, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfotiksan Pesisir Barat.

Namun, saat dikonfirmasi lebih lanjut oleh awak media melalui sambungan telepon WhatsApp, Antoni Wijaya tidak memberikan respons meskipun nomor yang bersangkutan dalam kondisi aktif.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Pesisir Barat, Pidodo, menyayangkan kinerja Dinas Kominfo yang dinilai belum transparan dalam pengelolaan anggaran dana hibah untuk organisasi media.(Dodo)

“Saya sangat menyayangkan kinerja Diskominfo yang tidak transparan. Harapan kami ke depan tidak ada lagi pilih kasih, semua organisasi harus diperlakukan adil, jangan sampai ada yang merasa dianaktirikan,” ungkapnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.