Bawaslu Lampung barat petakan kerawanan di pilkada lampung barat

Rakyaterkini. Com September 10, 2024 0 0 Dilihat

Lampung barat,Rakyaterkini.com,- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Lampung Barat telah memetakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang berpotensi terjadi di Pilkada Lampung Barat 2024.

Ketua Bawaslu Lampung Barat, Novri Jonestama, menjelaskan, IKP adalah instrumen deteksi dini dari potensi kerawanan di Indonesia yang hendak melangsungkan Pemilu atau Pilkada.

“Sehingga segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses Pemilu yang demokratis dapat diantisipasi, diminimalkan, dan dicegah,” kata dia  Lampung barat Senin (9/9).

Ia menerangkan, IKP terdiri dari 4 dimensi, yang pertama adalah konteks sosial dan politik yang memiliki sub dimensi turunan berupa keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, dan otoritas penyelenggara negara.

“Kedua adalah penyelenggara pemilu dengan sub dimensi berupa hak memilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi dan keberatan pemilu, dan pengawasan pemilu,” terangnya.

“Dimensi ketiga adalah kontestasi dengan sub dimensi hak dipilih, dan kampanye calon. Dimensi keempat adalah partisipasi pemilih, dan partisipasi kelompok masyarakat,” sambungnya.

Kemudian, Jones memaparkan, terdapat beberapa hal yang menjadi potensi kerawanan di Pilkada Lampung Barat di tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

“Adanya Pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), kemudian Pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT,” paparnya.

Dalam upayanya mencegah hal itu terjadi, Jones menyebutkan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan seluruh jajaran Bawaslu hingga panwaslu kecamatan untuk melakukan langkah antisipasi.

“Yang mana kami meningkatkan kapasitas kelembagaan kepada jajaran Pengawas Pemilu dan berkoordinasi dengan Disdukcapil, KPU, Pemerintah Daerah sesuai tingkatan,” ujarnya.

“Selanjutnya kami menyampaikan Imbauan kepada KPU pada setiap tahapan, meningkatkan pengawasan partisipatif dan melakukan patroli pengawasan serta membuka posko aduan Masyarakat,” pungkasnya.(**)