Dugaan Penggelapan Pengurusan Pajak dan Mutasi Kendaraan Seorang Warga Lapor ke Polda Lampung

Rakyaterkini.com Juli 26, 2025 0 0 Dilihat

Way Kanan, Rakyaterkini.com– Gundari, seorang warga Kampung Sukosari, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, resmi melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan ke Kepolisian Daerah (Polda) Lampung.

Gundari menyampaikan bahwa kasus tersebut bermula pada Minggu, 27 September 2020. Saat itu, dirinya hendak mengurus pajak dan mutasi kendaraan, lalu dikenalkan oleh temannya kepada seorang wanita berinisial DRA. Dalam pertemuan di kediaman DRA yang beralamat di Kelurahan Pinang Jaya Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, DRA meyakinkan bahwa ia bisa membantu proses tersebut.

“Saya dimintai uang awal senilai Rp4.800.000 oleh DRA. Namun setelah lebih dari satu tahun, proses yang dijanjikan tak kunjung selesai dan terlapor tidak memberikan kabar,” jelas Gundari kepada awak media saat ditemui di kediamannya, Sabtu (26/07/2025).

Saat dikonfirmasi kembali, Pada Program Pemutihan Pajak Tahun 2021 Bulan Juni terlapor hanya mengembalikan sebagian dana sebesar Rp3.000.000, dengan alasan sisanya telah disetor ke Samsat dan disepakati akan melanjutkan proses pembayaran pajak kendaran tersebut.

Tak hanya itu, menurut Gundari, pada akhir Program Pemutihan Bulan September tahun 2021, DRA kembali meminta tambahan uang dengan alasan untuk pembayaran pajak tahunan serta administrasi lanjutan sebesar Rp.4.651.000,-.

Pada Tahun tahun berikutnya 2022-2023 saat ditagih janji pembayaran pajak, terlapor selalu beralasan sudah masuk proses Pemutihan dan Sudah Proses Mutasi.

“Total tambahan uang yang saya berikan mencapai Rp.16.451.000, termasuk permintaan terakhir sebesar Rp10 juta yang diserahkan pada tahun 2024,” ujarnya.

Namun hingga kini, terlapor tak kunjung menyelesaikan pengurusan sebagaimana dijanjikan dan tidak menunjukkan itikad baik.

Atas dasar tersebut, Gundari akhirnya melaporkan kejadian ini ke Polda Lampung dengan Nomor Laporan: STTLP/B/498/VII/2025/SPKT/POLDA LAMPUNG, tertanggal 24 Juli 2025, guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.(Red)