Sengketa KIP Gugatan DPP JMI Dengan Sekda OKU Diduga Bakal Berlanjut Ke MA

Rakyaterkini.com Agustus 07, 2025 0 0 Dilihat

Palembang, Rakyaterkini.com-Setelah diputuskan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang menjatuhkan putusan atas perkara sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) antara Jurnalis Maestro Indonesia (JMI) melawan Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, dengan Nomor Perkara: 24/G/KI/2025/PTUN. PLG.

Sidang putusan yang digelar pada Selasa, 29 Juli 2025 itu memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh pihak Sekretaris Daerah (Sekdakab) OKU Sumatera Selatan, dan menerima seluruh dalil keberatan yang diajukan oleh DPP JMI.

Berikut amar putusan yang dibacakan oleh majelis hakim:

MENGADILI:

1. Menolak keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;

2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 002/V/KI.Prov.SUMSEL-PS-A/2025 tanggal 6 Mei 2025;

3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Jurnalis Maestro Indonesia (JMI), Yudi Hutriwinata.,S.Kom menyampaikan kalau sidang sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ada dugaan kemungkinan akan berlanjut di tingkat kasasi ke Mahkamah Agung (MA) di Jakarta.

"Kasasi merupakan upaya hukum yang diajukan kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat terakhir dan biasanya pengadilan banding ini adalah upaya hukum terakhir dalam sistem peradilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memungkinkan pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan untuk mencari keadilan di tingkat kasasi yaitu Mahkamah Agung.

Dalam hal ini, kemungkinan pihak tergugat Sekda OKU tidak terima dengan putusan (PTUN) Palembang yang mengabulkan permohonan DPP JMI, kata Yudi dikantor DPP JMI kepada wartawan, Kamis 7 Agustus 2025.

Lebih lanjut, Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah diatur dalam UU No 14 Tahun 2008. Tujuan Utama:

UU KIP memberikan landasan hukum bagi masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola oleh badan publik, termasuk informasi terkait kebijakan publik, program, dan pengambilan keputusan. 

Terkait Hak Masyarakat:

UU ini juga menjamin hak setiap orang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi publik." tegas Yudi 

Jadi Kewajiban Badan Publik:

Badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang diminta secara cepat, tepat, dan mudah diakses oleh masyarakat." tandasnya.(Red)

(DPP-JMI)