Way Kanan Raih Peringkat Kedua Anugerah KIP Lampung 2025, Tegaskan Komitmen pada Pemerintahan Terbuka

Redaksi Desember 09, 2025 0 0 Dilihat

Way Kanan , Rakyaterkini – Pemerintah Kabupaten Way Kanan kembali mencatatkan prestasi membanggakan pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2025 yang digelar di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Senin (08/12/2025).

Bupati Way Kanan diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten, Machiavelli Herman Tarmizi, S.STP., M.Si., yang hadir bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Yusron Lutfi, S.H., M.M.

Acara dibuka langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa sejak awal masa kepemimpinannya, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong transformasi digital, termasuk penguatan layanan publik dan sistem informasi yang terintegrasi.

Dengan tema “Melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Kita Berkontribusi Mewujudkan Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”, Gubernur Mirzani menekankan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban moral, tetapi hak konstitusional masyarakat.

“Masyarakat berhak tahu, dan pemerintah wajib membuka. Ketika informasi dibuka, kepercayaan tumbuh. Saat kepercayaan tumbuh, kerja sama menjadi lebih mudah,” tegasnya.

Ia juga menyinggung pentingnya transparansi untuk mencegah mispersepsi publik, seperti isu jalan rusak tahun 2023 yang sempat berkembang meski data resmi menunjukkan kondisi jalan Provinsi Lampung masuk kategori terbaik secara nasional. Karena itu, seluruh OPD dan instansi diminta mengintegrasikan layanan informasi dalam satu kanal digital agar publik dapat mengakses data resmi secara mudah dan cepat.

Sementara itu, Ketua Pelaksana, Dery Hendryan, S.H., S.IP., C.Med., Sp.AP., M.Kes., melaporkan bahwa Monev Keterbukaan Informasi 2025 diikuti 464 badan publik dari 10 kategori, mulai dari OPD Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Desa, BUMN/BUMD, hingga SMA/SMK/MA Negeri.

Ia juga menegaskan bahwa sejak 2023, penilaian dilakukan melalui aplikasi e-Monev yang terintegrasi dengan Komisi Informasi Pusat sebagai instrumen modern untuk menilai kepatuhan dan kualitas pelayanan informasi publik.

Selama proses penilaian selama 130 hari, sejumlah peningkatan signifikan dicatatkan, antara lain:

OPD Provinsi Lampung: 8 badan publik meraih kualifikasi informatif

Pemerintah Kabupaten/Kota: 4 daerah naik menjadi informatif

Instansi Vertikal: beberapa lembaga meraih nilai sempurna 100

Perguruan Tinggi: 7 kampus masuk kategori informatif, naik dari 3

Bawaslu Kabupaten/Kota: 4 badan publik meraih informatif

Namun demikian, beberapa tantangan tetap ditemukan seperti komitmen pimpinan yang belum merata, minimnya insentif pengelolaan informasi, hingga kekhawatiran akan dampak keterbukaan.

Pada puncak acara, Pemerintah Kabupaten Way Kanan diumumkan meraih Peringkat Kedua Kategori Informatif dengan nilai 99,2, yang diserahkan langsung oleh Gubernur Lampung dan diterima Sekda Machiavelli.

Usai menerima penghargaan, Sekda Machiavelli mengapresiasi kerja seluruh perangkat daerah dalam menjaga kualitas layanan informasi publik.

“Prestasi ini adalah hasil kolaborasi. Kami ingin memastikan setiap warga berhak memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses. Pemerintah hadir bukan hanya melayani, tetapi juga membuka diri agar terus dipercaya masyarakat,” ujarnya.

Kadis Kominfo Yusron Lutfi menambahkan bahwa Pemkab Way Kanan telah menyiapkan strategi berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan predikat informatif, di antaranya:

Penguatan website resmi sebagai kanal utama PPID

Percepatan integrasi layanan informasi digital lintas OPD

Peningkatan kapasitas admin PPID Pembantu melalui pendampingan

Penekanan pada akurasi, kecepatan, dan pembaruan informasi

“Kami tidak hanya ingin informatif di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi pemerintah yang transparan, responsif, dan dekat dengan masyarakat. Tahun ini bagus, tahun depan harus lebih baik,” tegasnya.

Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Way Kanan kembali menegaskan komitmennya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang terbuka serta mendorong partisipasi publik menuju pelayanan yang semakin berkualitas.